MAKASSAR, WARTAKATA.ID — Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, dan irigasi menjadi salah satu fokus Pemprov Sulsel 2022 ini.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sendiri sudah memiliki daftar jalan dan jembatan yang menjadi prioritas perbaikan.
Setidaknya, ada 30 paket pengerjaan tahun ini yang tersebar di 24 kabupaten kota.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Astinah Abbas mengatakan pengerjaan infrastruktur fisik itu menelan anggaran Rp575,330 Miliar.
“Total 30 paket yang akan dikerjakan pada tahun ini, 20 paket jalan dan 10 paket jembatan,” ucapnya.
Pengerjaan tersebut terdiri dari tiga pembangunan jalan, dua paket di Kabupaten Luwu dan 1 Paket di Soppeng.
Selanjutnya, sepuluh paket peningkatan atau rekonstruksi jalan di Barru, Pinrang, Wajo, Enrekang, Pangkep, Soppeng, Sidrap, dan Bone.
Kemudian lima paket rehabilitasi jalan, satu paket preservasi jalan di Ruas Boro-Jeneponto, dan satu paket penanganan pasca bencana ruas batas Gowa-Tondong, Kab Sinjai.
Selain itu, ada juga pembangunan jembatan di sepuluh titik, salah satunya pembangunan jembatan akses RS Khusus Kawasan CPI Kota Makassar.
Beberapa paket dengan alokasi terbesar yakni pembangunan Jalan Ruas Takkalasi – Bainange – Lawo di Kab. Barru dan Kab. Soppeng yakni Rp60 miliar.
Disusul Rehabilitasi Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) di Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara, Rp52,2 miliar.
Pembangunan Jembatan Pacongkang di Ruas Lajoa – Citta – Tobenteng Kab. Soppeng Rp51,5 miliar.
Pemprov Sulsel juga akan memperbaiki jalan di Jl Tun Abdul Razak yang kerap menjadi sorotan pengguna jalan, anggarannya Rp11 miliar.
Astinah mengatakan, pihaknya telah melakukan penggalian untuk aliran air di wilayah tersebut agar tak tergenang saat hujan.
“Kita sudah anggarkan tahun ini untuk Jl Tun Abdul Razak, selain perbaikan jalan juga akan dibuatkan drainase,” ujarnya.
Secara keseluruhan, anggaran di Dinas PUTR mencapai Rp1.002.032.000.000.
Artinya lima puluh persen lebih dari anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Sementara itu, Kepala Subag Program Dinas PUTR Sulsel, Irawan menjelaskan anggaran Rp575,3 miliar tersebut belum termasuk belanja konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta pemeliharaan rutin jalan.
“Itu hanya anggaran fisiknya, beda juga untuk belanja konsultasi dan pengawasan hingga pemeliharaannya,” ungkapnya.
Kendati begitu, beberapa paket program Dinas PUTR telah masuk dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Pihaknya terus mengupayakan agar program berjalan secepatnya, paling lambat pada Maret mendatang. (*)
