WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar memperkuat sistem pemantauan dan pendataan wajib pajak melalui pengembangan Sistem Monitoring Wajib Pajak (Simawada) Tahun 2026.
Upaya tersebut diawali dengan Rapat Koordinasi Awal Simawada yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bapenda Kota Makassar, Kamis (22/10).
Rapat dipimpin Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bapenda Kota Makassar, Zulfikar Zainal.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman dan mengoordinasikan pelaksanaan Simawada sebagai instrumen pendukung pengawasan serta pendataan wajib pajak di Kota Makassar.
Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bapenda Kota Makassar, Zulfikar Zainal, mengatakan penguatan sistem monitoring diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memastikan potensi pajak daerah dapat terdata dengan baik.
“Melalui Simawada, kami ingin memperkuat proses pemantauan dan pendataan wajib pajak agar lebih terarah dan terkoordinasi. Data yang akurat menjadi salah satu dasar penting dalam mengidentifikasi potensi pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah,” ujar Zulfikar.
Menurutnya, koordinasi lintas bidang juga diperlukan agar pelaksanaan sistem monitoring berjalan efektif dan mampu mendukung pengelolaan data perpajakan secara lebih terintegrasi.
Pemanfaatan sistem informasi tersebut diharapkan dapat membantu Bapenda dalam meningkatkan kualitas pengawasan, mengidentifikasi potensi penerimaan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.
Melalui pelaksanaan Simawada, Bapenda Kota Makassar terus mendorong penguatan tata kelola perpajakan berbasis data dan teknologi.
Langkah ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. (*)







