WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar memaparkan mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya kepada jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kunjungan kerja DPRD Kabupaten Mamuju di Kantor Bapenda Kota Makassar, Rabu (21/10/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamuju, Alfais Muhammad, dan diterima langsung Plt Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta.
Kunjungan ini menjadi forum berbagi informasi dan pengalaman mengenai strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bapenda Makassar menjelaskan mekanisme penindakan wajib pajak secara bertahap.
Prosesnya dimulai dari pemberitahuan jatuh tempo, teguran pertama dan kedua, hingga teguran terakhir sebelum dilakukan tindakan lanjutan oleh bidang terkait.
Apabila wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, langkah penertiban dapat dilanjutkan melalui pemasangan stiker belum bayar pajak, penyegelan sementara, hingga penutupan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Plt Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, mengatakan pengawasan dan penindakan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
“Penegakan ketentuan perpajakan perlu dilakukan secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan regulasi. Kami mengedepankan pendekatan persuasif melalui pemberitahuan dan teguran, namun tetap menyiapkan langkah penindakan apabila wajib pajak tidak menunjukkan kepatuhan,” ujar Zamhir.
Ia menjelaskan, upaya penertiban tersebut tidak hanya menyasar satu sektor usaha, tetapi juga mencakup restoran, kafe, reklame, hingga tempat hiburan malam.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap potensi pajak daerah dapat dikelola secara optimal.
Salah satu materi yang turut menjadi perhatian adalah pengelolaan pajak restoran atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman.
Bapenda menjelaskan bahwa tarif pajak sebesar 10 persen merupakan beban konsumen yang dipungut oleh pelaku usaha untuk selanjutnya disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan, bukan diambil dari keuntungan pemilik restoran.
Selain strategi penindakan, pertemuan tersebut juga membahas pentingnya penguatan regulasi dan dukungan sumber daya manusia dalam menunjang efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui kunjungan kerja ini, Bapenda Makassar berharap pertukaran pengalaman dengan DPRD Kabupaten Mamuju dapat menjadi referensi dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan PAD di masing-masing daerah. (*)







