Opini: Muh. Ikbal (Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra UNM)
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Kalimat ‘kuliah itu scam’ telah viral di media sosial belakangan ini setelah sebuah akun membahasnya di platform TikTok. Meskipun pernyataan ini sebenarnya bukan hal baru dan sudah sering dibicarakan, pertanyaannya adalah: mengapa kalimat ini kembali muncul? ‘Kuliah itu scam’ biasanya muncul dari pengalaman nyata, seperti biaya yang membengkak, kurikulum yang terasa jauh dari dunia kerja, kualitas dosen dan kelas yang tidak konsisten, serta pasar kerja yang tetap mengutamakan pengalaman meski sudah bergelar. Dalam situasi seperti ini, wajar jika sebagian orang merasa ‘dibohongi’. Bahkan, opini-opini populer di media pun turut merespons narasi ini
Tapi kalimat “kuliah itu scam” sering keliru sasaran. Yang lebih tepat disebut bermasalah bukan “kuliah”-nya sebagai gagasan, melainkan narasi sosial yang menyempitkan kuliah menjadi tiket kerja. Saat kuliah dijual seperti produk: bayar—lulus—pasti kerja, maka ketika realitasnya tidak demikian, orang menyebutnya scam. Padahal, universitas sejak awal tidak lahir sebagai pabrik penempatan kerja, melainkan sebagai ruang pembentukan cara berpikir, cara berbahasa, dan cara menilai kebenaran—kompetensi yang justru membuat manusia “tidak mudah ditipu”.
Kenapa banyak orang menganggap kuliah itu penting?
Karena di masyarakat modern, kuliah punya tiga fungsi besar: Pertama, fungsi kredensial: ijazah jadi “tiket masuk” untuk banyak lowongan—bahkan untuk pekerjaan yang sebenarnya bisa dipelajari lewat pelatihan kerja. Ini membuat kuliah tampak wajib, bukan pilihan. Kedua, fungsi mobilitas sosial dan status: gelar dianggap bukti “naik kelas”—bukan hanya ekonomi, tapi juga simbolik (di keluarga, lingkungan, dan birokrasi). Ketiga, fungsi jaringan: kampus menyediakan ekosistem relasi (dosen, teman, organisasi, akses kegiatan) yang kadang lebih menentukan peluang dibanding isi mata kuliah itu sendiri. Masalahnya: ketika tiga fungsi ini mendominasi, kuliah dipahami semata sebagai alat, bukan proses pematangan intelektual. Di titik itulah kesarjanaan mengempis menjadi administratif: SKS, IPK, lulus—selesai.
Apa yang hilang dari kesarjanaan kita?
Yang paling hilang adalah fondasi “liberal arts”—bukan dalam arti “gaya Barat”, tetapi dalam arti keterampilan dasar warga merdeka (liberal arts berasal dari tradisi pendidikan untuk “free person/citizen”). Di universitas-universitas Eropa abad pertengahan, fondasi pendidikan tinggi itu dikenal sebagai tujuh liberal arts, dan tahap awalnya adalah trivium: Grammar, Logic, Rhetoric—bahasa, nalar, dan daya argumentasi. Oxford sendiri mencatat bahwa pendidikan awal kala itu sering berporos pada tujuh liberal arts, dan tiga di antaranya—Logic, Rhetoric, Grammar—dipelajari bersama sebagai trivium.
Sekarang bandingkan: banyak sarjana kita “naik tingkat” langsung ke spesialisasi (metode, teori bidang, perangkat teknis), tetapi rapuh pada tiga hal dasar: Menulis dan membaca serius (grammar dalam arti luas: ketepatan berpikir lewat bahasa), bernalar dan menguji klaim (logic), menyampaikan gagasan untuk mempengaruhi ruang publik secara etis (rhetoric). Akibatnya, yang lahir bukan “sarjana” sebagai subjek yang merdeka, melainkan pencari kerja yang bergelar—dan ketika pekerjaan tak datang, kuliah dituduh scam.
Sarjana itu apa, sebenarnya?
Kata “sarjana” sering disamakan dengan “bachelor”. Secara historis, Bachelor of Arts terkait erat dengan tradisi liberal arts—sebuah jalur pembentukan manusia yang mampu memahami dunia, bukan hanya mampu dipekerjakan. Di sini penting membalik cara pandang: Sarjana bukan terutama “orang yang punya gelar”. Sarjana adalah orang yang terlatih mengelola pengetahuan: memahami, menimbang, mengkritik, menyusun argumen, lalu bertindak dalam ruang publik dengan tanggung jawab. Karena itu, pernyataan “pemegang gelar sarjana adalah pilar demokrasi” tidak berlebihan—demokrasi hidup dari warga yang bisa membedakan argumen dari slogan, data dari propaganda, kritik dari kebencian. Dan semua itu berakar pada trivium: bahasa–logika–retorika.
Kalau tujuan utamanya kerja, bukankah ada jalur vokasi?
Ya. Dan ini poin yang sering kabur dalam debat viral: kuliah akademik dan pendidikan vokasi seharusnya tidak saling menipu.
Menariknya, etimologi “vocation” memang terkait dengan gagasan “panggilan”: dari Latin vocare—“to call”. Vokasi pada dasarnya dirancang untuk kompetensi kerja yang terukur dan cepat diterapkan. Jadi masalahnya bukan “vokasi lebih rendah dari sarjana” atau sebaliknya, tetapi ketidakjujuran sistem: kita memaksa semua orang masuk jalur sarjana seolah-olah itu jalur kerja paling aman, padahal tidak semua profesi butuh jalur itu, dan tidak semua kampus mampu menjalankan misi kesarjanaan dengan benar.
Jadi, kuliah scam atau bukan?
Kalau “scam” berarti penipuan yang sejak awal tidak berniat memberi nilai, kuliah bukan scam. Tetapi kalau “scam” dimaknai sebagai janji sosial yang dibesar-besarkan (kuliah pasti kerja, gelar pasti sukses), maka yang “scam” adalah mitos yang menempel pada kuliah. Yang perlu dikembalikan adalah kontrak dasarnya: Kampus harus menghidupkan kembali inti kesarjanaan: menulis serius, berpikir jernih, berargumen sehat—trivium versi modern di semua program studi, bukan hanya di jurusan bahasa atau filsafat. Negara/industri harus berhenti menjadikan ijazah sekadar alat saring untuk pekerjaan yang sebenarnya bisa ditempuh lewat sertifikasi dan apprenticeship. Vokasi dimuliakan sebagai jalur panggilan kerja, bukan “pilihan kalah”, sementara sarjana dimuliakan sebagai jalur pembentukan nalar publik dan inovasi sosial-ekonomi.
Pada akhirnya, kuliah tidak scam—yang sering scam adalah cara kita menjualnya. Kita kehilangan kesarjanaan ketika gelar dipuja, tetapi logika dilupakan; IPK dikejar, tetapi retorika dan etika publik diabaikan; lulus dirayakan, tetapi kemampuan membaca kenyataan tidak dilatih. Dan mungkin ini kalimat pamungkas yang lebih adil untuk debat viral itu:
bukan “kuliah itu scam”, melainkan “kesarjanaan kita terlalu sering dikosongkan”.
