WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), mendukung penuh usulan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun yang diajukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026.
Menurut IAS, penguatan anggaran institusi keamanan ini bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat stabilitas nasional, penegakan hukum, dan pelayanan publik.
“Dalam konteks tantangan negara saat ini, mulai dari kejahatan siber, terorisme, hingga keamanan wilayah dan stabilitas sosial, kebutuhan anggaran Polri harus dipahami sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Anggaran Rp63,7 triliun itu sangat wajar jika kita melihat kompleksitas tugas dan beban Polri di era modern,” ujar IAS saat ditemui di Makassar, Senin (21/7).
Mantan Wali Kota Makassar dua periode itu menegaskan bahwa keamanan adalah fondasi dari pembangunan. Menurutnya, tanpa stabilitas, investasi tidak akan masuk, pelayanan publik terganggu, dan masyarakat tidak merasa terlindungi.
“Bagaimana kita bisa bicara soal percepatan ekonomi, pemerataan pembangunan, atau digitalisasi layanan publik jika aparat keamanan kita masih terbatas alat, logistik, dan kompetensinya? Negara harus hadir secara penuh mendukung kinerja Polri,” tambah IAS.
IAS juga menyoroti pentingnya penguatan sektor teknologi dan siber di tubuh Polri, yang menurutnya membutuhkan dukungan anggaran besar namun sebanding dengan dampaknya.
“Polri saat ini bukan lagi hanya berhadapan dengan kriminalitas konvensional, tapi juga kejahatan digital lintas negara. Perlu modernisasi alat, pelatihan SDM, serta sistem pendukung yang canggih. Semua itu butuh anggaran,” ungkap IAS.
Lebih lanjut, IAS meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menghakimi besar kecilnya anggaran, tapi melihat seberapa besar kebutuhan dan manfaat yang akan dirasakan langsung oleh publik.
“Anggaran bukan sekadar angka, tapi cerminan keseriusan negara dalam menjaga rakyatnya. Selama anggaran itu digunakan dengan akuntabel dan tepat sasaran, maka kita semua wajib mendukung,” tegasnya.
Di sisi lain, IAS juga mendorong agar peningkatan anggaran ini dibarengi dengan reformasi internal Polri, transparansi, serta penguatan pengawasan publik.
“Kepercayaan publik terhadap Polri harus terus ditingkatkan. Dan salah satu jalannya adalah dengan menjadikan anggaran tambahan ini sebagai momentum perbaikan total dalam pelayanan dan kinerja institusi,” tutup IAS.
(*)
