Appi Rotasi Pejabat Pemkot Makassar, 12 Kepala OPD Tetap Bertahan di Jabatan Lama

Pemkot Makassar231 Dilihat

WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Penataan birokrasi Pemerintah Kota Makassar melalui rotasi dan pergeseran jabatan pejabat eselon II ternyata tidak menyentuh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Dari 29 pejabat yang masuk dalam penataan kabinet MULIA, sebanyak 12 pejabat tetap bertahan di posisi sebelumnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Ke-12 pejabat yang tidak mengalami pergeseran jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Rheza, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Inspektorat Andi Azma Zulistia Ekayanti, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Andi Irwan Bangsawan.

Selanjutnya, Kepala Brida Makassar Aidil Adha, Kepala Dinas Pariwisata Achmad Hendra Hakamuddin, Kepala Satpol PP Hasanuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Ita Isdiana Anwar, serta Kepala Dinas Kebudayaan Andi Pattiware.

Dua pejabat lainnya yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andi Asminullah dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Fadly Wellang. Sementara satu pejabat dari jajaran staf ahli yang tetap pada posisi sebelumnya adalah Andi Herfida Attas.

Bertahannya 12 pejabat tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi yang dilakukan Pemkot Makassar berdasarkan pertimbangan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi melalui manajemen talenta.

Meski tidak mengalami rotasi, seluruh pejabat tetap dituntut menjaga kinerja dan memastikan program pemerintahan berjalan sesuai target.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui hasil kerja nyata.

Ia meminta seluruh kepala OPD tidak hanya banyak berbicara atau menyampaikan rencana, tetapi mampu menunjukkan capaian konkret yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” tegas Munafri.

Appi juga menegaskan evaluasi kinerja pejabat dilakukan setiap bulan dengan melihat koordinasi, capaian, serta pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya.

Ia mengingatkan seluruh pejabat agar tidak menjadikan jabatan sebagai kekuasaan pribadi, melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang harus bekerja secara profesional dan berintegritas.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap seluruh pejabat, baik yang mengalami rotasi maupun yang tetap pada jabatan sebelumnya, terus memperkuat kolaborasi, menghadirkan inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *