Lantik 29 Pejabat, Appi Tegaskan: Jangan Banyak Bicara, Buktikan dengan Kinerja Nyata!

Pemkot Makassar357 Dilihat

WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan pesan tegas kepada 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang baru dilantik. Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya pandai berbicara dan menyampaikan rencana, tetapi harus membuktikan amanah jabatan melalui kinerja nyata dan hasil yang terukur.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Munafri menegaskan bahwa pergeseran jabatan dalam jajaran pemerintahan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya memperkuat kinerja birokrasi melalui penerapan manajemen talenta.

Menurutnya, pelantikan dan penataan ulang jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan momentum bagi setiap pejabat untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan dalam mempercepat pelaksanaan program pemerintahan.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” tegas Munafri.

Ia meminta para pejabat yang mendapatkan amanah baru segera melakukan konsolidasi internal, menyatukan visi, serta membangun pola kerja yang solid bersama seluruh jajaran di masing-masing OPD.

Menurut Appi, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD, tetapi juga bergantung pada kekuatan koordinasi, kerja sama, dan kesatuan seluruh elemen organisasi.

Karena itu, setiap kepala OPD diharapkan mampu merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, tanpa membangun sekat kepemimpinan ataupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja.

Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala OPD bukanlah kekuasaan untuk bertindak sendiri, apalagi merasa sebagai pemilik organisasi.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” ujarnya.

Evaluasi Setiap Bulan, Kinerja Pejabat Dipantau

Untuk memastikan tuntutan tersebut berjalan, Munafri menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Ia mengungkapkan, evaluasi dilakukan setiap bulan dengan melihat sejumlah aspek, mulai dari capaian kinerja, koordinasi, pelaksanaan program, hingga perkembangan target yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.

Mantan CEO PSM Makassar itu menjelaskan, kepala OPD yang baru harus segera membawa konsep dan program kerja yang sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Pola koordinasi juga akan diperkuat melalui dua jalur, yakni koordinasi langsung dengan Wali Kota dan koordinasi melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.

Dengan pola tersebut, ia berharap setiap perangkat daerah dapat bergerak lebih terarah, responsif, dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program pemerintahan.

Munafri juga meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan. Program yang telah direncanakan, terlebih yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.

Ia tidak ingin pergantian pimpinan justru menyebabkan program terhenti, pekerjaan kembali diulang dari awal, atau menghambat target pembangunan yang telah ditetapkan.

“Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” jelas Ketua IKA FH Unhas tersebut.

Persoalan Masyarakat Harus Menjadi Ukuran Kinerja

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui capaian statistik maupun penghargaan yang diperoleh pemerintah daerah.

Menurutnya, hampir dua tahun perjalanan pemerintahan MULIA bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham telah menghasilkan berbagai capaian dan perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan.

Namun, capaian tersebut belum cukup apabila berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat belum terselesaikan secara optimal.

Ia menyebut sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah, di antaranya persoalan kemiskinan, gizi anak, pelayanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, ketidakakuratan pendataan, hingga konflik sosial.

Karena itu, para kepala OPD diminta tidak hanya berorientasi pada rutinitas administrasi dan laporan kegiatan. Setiap program harus mampu memberikan solusi serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Munafri ingin agar pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan visi dan program pemerintahan ke dalam langkah konkret, dengan target yang jelas serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menginstruksikan setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan membangun budaya literasi di lingkungan kerja. Bahkan, setiap kepala SKPD diharapkan mampu menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.

Ingatkan Pejabat soal Integritas dan Catatan KPK

Selain menuntut peningkatan kinerja, orang nomor satu di Kota Makassar itu juga memberikan perhatian serius terhadap integritas dan kepatuhan pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Munafri mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.

Ia meminta seluruh pejabat menjadikan hal tersebut sebagai peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas maupun pengelolaan pemerintahan.

Secara khusus, Munafri menyoroti sejumlah praktik yang harus dihentikan, mulai dari persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.

Ia meminta seluruh pejabat saling mengingatkan dan tidak membiarkan praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” tegasnya.

Pergeseran Jabatan Berdasarkan Kompetensi dan Kebutuhan Organisasi

Dalam kesempatan tersebut, Munafri menjelaskan bahwa penataan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi melalui pemetaan dan evaluasi manajemen talenta.

Sebanyak 29 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar mengalami pergeseran posisi dalam penataan kabinet MULIA. Dari jumlah tersebut, 12 pejabat tetap bertahan pada jabatan sebelumnya, sementara sejumlah posisi lainnya mengalami perubahan, termasuk pada jajaran staf ahli dan asisten yang kini diisi sejumlah wajah baru.

Munafri menegaskan, pergeseran jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan aparatur berdasarkan kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan pemerintahan.

Ia berharap komposisi baru kabinet MULIA mampu menghadirkan energi dan pola kerja yang lebih baik. Meski demikian, Munafri juga membuka ruang pergeseran pejabat berikutnya sesuai kebutuhan dan dinamika organisasi.

“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Ia kembali menekankan bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui profesionalisme, kedisiplinan, etika, serta hasil kerja.

Aliyah Harapkan Pejabat Baru Perkuat Pelayanan Publik

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menaruh harapan besar terhadap jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik dalam penataan kabinet MULIA.

Menurutnya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Aliyah mengatakan, pergantian dan pergeseran posisi dalam organisasi pemerintahan harus diikuti semangat baru untuk bekerja lebih optimal. Terlebih, setiap jabatan yang dipercayakan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi,” katanya.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menghadirkan inovasi, membangun kolaborasi, serta mengoptimalkan potensi sumber daya aparatur demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju.

Aliyah juga menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian administratif maupun program kerja, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Karena itu, ia mendorong setiap pimpinan OPD membangun komunikasi dan koordinasi yang solid, baik di internal organisasi maupun lintas sektor, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.

Aliyah menambahkan, seluruh pejabat harus mampu menjalankan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing serta memastikan program prioritas Pemerintah Kota Makassar berjalan secara optimal.

Pelantikan tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Nama-nama pejabat yang dilantik :

1. Evie Aprialti, S.E.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar

2. Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar

3. Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
Jabatan Baru: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Makassar

4. Ahmad Namsum, S.Ag., M.M.
Jabatan Lama: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar

5. Fahyuddin, A.P., M.H.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar
Jabatan Baru: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

6. Andi Rahmat, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

7. Drs. Muh. Dakhlan, M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

8. Dahyal, S.Sos., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar

9. Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol.
Jabatan Lama: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

10. Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar

11. Syamsul Bahri, S.IP., M.S
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar

12. Arlin Ariesta, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar

13. Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M.
Jabatan Lama: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

14. Achi Soleman, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

15. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
Jabatan Baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar

16. Drs. Zainal Ibrahim, M.Si.
Jabatan Lama: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

17. Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si.)
Jabatan Lama: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar

18. Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

19. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

20. Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

21. Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Jabatan Baru: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kota Makassar

22. Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si.
Jabatan Lama: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

23. dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes.
Jabatan Lama: Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

24. dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
Jabatan Baru: Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar

25. Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP.
Jabatan Lama: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

26. Aulia Arsyad, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar

27. Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar
Jabatan Baru: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar

28. Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

29. Dr. Ir. Fathur Rahim, ST, MT
Jabatan Lama: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan Baru: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *