WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Pihak Humas PSSI Makassar memberikan klarifikasi terkait polemik dana talangan keberangkatan tim Bangau Putra pada ajang Soeratin Nasional di Yogyakarta yang belakangan ramai diperbincangkan.
Dalam penjelasannya, Humas PSSI Makassar memastikan tidak ada sangkut paut antara Anggota DPRD Makassar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rezeki Nur dengan utang modal usaha seperti yang diberitakan media online.
“Bu Dewan di fitnah itu, karena utang modal usaha yang dimaksud dipemberitaan media online tidak ada sangkut pautnya dengannya secara pribadi,” ucap Humas PSSI Maksssar, Senin 11 Mei 2026.
Bahkan Humas PSSI itu menegaskan bahwa Rezeki Nur secara pribadi tidak terlibat dalam urusan organisasi PSSI Makassar.
“Salah tagih itu. Bu dewan (Rezeki Nur) dicemarkan nama baiknya, urusan organisasi tetapi dia didesak bertanggung jawab, padahal tidak ada kaitannya,” terangnya.
Olehnya itu, Humas PSSI Makassar memaparkan kronologi kejadian sebenarnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Peristiwa tersebut bermula pada 5 Desember 2024, saat tim Bangau Putra bersama saudara BS selaku manajer tim Soeratin U-15 mendatangi kediaman Ketua PSSI Makassar berinisial AS untuk meminta bantuan pemberangkatan ke ajang Soeratin Nasional di Yogyakarta.
Karena saat itu organisasi tidak memiliki anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka dicari jalan tengah agar tim tetap dapat berangkat mengikuti kompetisi nasional.
“Saudara BS selaku manajer tim menyatakan siap menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu untuk keberangkatan tim dan nantinya akan digantikan melalui bantuan untuk klub Bangau Putra,” demikian keterangan Humas PSSI Makassar.
Sebagai bentuk penjaminan, dibuatlah perjanjian yang ditandatangani oleh AS selaku Ketua PSSI Makassar.
Setelah itu, tim Bangau Putra akhirnya berangkat ke Yogyakarta. Namun, menurut Humas PSSI Makassar, pengelolaan dana talangan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh BS bersama tim Bangau Putra.
“AS sama sekali tidak pernah menerima ataupun mengelola dana talangan tersebut karena seluruhnya langsung dikelola oleh BS dan tim,” lanjutnya.
Usai kegiatan berlangsung, BS disebut meminta pengembalian dana kepada AS dan istri AS yang juga merupakan anggota DPRD Makassar.
Namun, pihak PSSI Makassar telah mengarahkan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme organisasi karena dianggap bukan persoalan pribadi.
Pihak PSSI Makassar juga mengaku telah memberikan surat resmi serta menawarkan solusi pengembalian dana.
Akan tetapi, menurut Humas PSSI, tawaran tersebut tidak diterima oleh BS yang justru terus mendesak Rezeki Nur hingga muncul pemberitaan yang dinilai mengandung fitnah.
Selain itu, PSSI Makassar menyebut hingga kini BS belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran kegiatan kepada organisasi.
Padahal, LPJ tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk proses penggantian dana talangan.
“Bahkan berdasarkan informasi dari internal tim Bangau Putra sendiri, terdapat dugaan pemotongan dana serta penggunaan anggaran untuk memberangkatkan keluarga BS yang tidak berkaitan dengan kegiatan tim,” ungkap Humas PSSI.
PSSI Makassar menegaskan bahwa dana talangan tersebut merupakan bantuan keberangkatan untuk tim Soeratin Bangau Putra, bukan tanggung jawab pribadi Rezeki Nur.
Humas PSSI Makassar berharap polemik ini dapat diselesaikan secara organisasi dan profesional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
(*)
