Inovasi Jadi Alat Ukur Kinerja OPD Lingkup Pemkot Makassar

 

WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan bahwa inovasi akan menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini sejalan dengan dorongan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar budaya berinovasi tidak hanya lahir dari segelintir OPD, melainkan merata di seluruh jajaran.

Kepala Pusat Strategis Kebijakan Digitalisasi dan Inovasi Daerah Kemendagri, Akbar Ali, menilai penting bagi setiap OPD menjadikan inovasi sebagai standar kerja.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar bisa memanfaatkan inovasi sebagai parameter evaluasi.

Sehingga setiap program benar-benar memberi dampak langsung kepada masyarakat.

“Bapak Wali Kota bisa menjadikan inovasi sebagai salah satu alat ukur kinerja OPD. Jadi bukan hanya soal administrasi, tetapi apakah mereka bisa menghadirkan program kreatif yang dirasakan manfaatnya,” ujar Akbar saat berkunjung ke Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).

Menurut Akbar, Makassar telah mengusulkan 108 inovasi, dengan 88 di antaranya terverifikasi di tingkat pusat.

Dari jumlah tersebut, lima OPD tercatat paling menonjol, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Dukcapil, dan Dinas Pariwisata.

Namun ia mengingatkan, semangat berinovasi harus menyebar ke seluruh OPD agar variasi program semakin beragam.

“Kita tidak mau hanya lima OPD yang dominan. Harus merata, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat lebih luas,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik dorongan tersebut.

Ia mengakui inovasi memang sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

“Bagi kami, inovasi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Setiap OPD harus punya terobosan yang bisa diukur dampaknya. Itu yang akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja mereka,” tegas Munafri.

Munafri menambahkan, inovasi yang lahir dari OPD akan mendapat dukungan penuh, baik dari sisi anggaran maupun kolaborasi lintas sektor.

Ia juga mendorong peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk memastikan setiap inovasi tidak berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar berjalan dan bermanfaat.

“Kami ingin inovasi itu sustainable, bukan seremonial. Ada yang bisa direplikasi, diperluas, dan terus dikembangkan. Itulah nilai yang akan kita tekankan ke depan,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *