WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Suasana cerah di Makassar menjadi saksi kolaborasi bersejarah antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, BPOM menerima hibah tanah seluas 10 hektar di Kabupaten Maros untuk pendirian Sekolah Vokasi BPOM. Acara ini juga dirangkaikan dengan penyuluhan keamanan pangan sebagai bagian dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan agenda prioritas pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., dalam sambutannya menekankan pentingnya Sekolah Vokasi BPOM dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten di bidang pengawasan obat dan makanan.
“BPOM hadir tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan berbahaya, tetapi juga untuk membangun fondasi pendidikan yang kuat. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan dan masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Taruna.
Beliau menambahkan, “Makassar adalah kampung halaman kita. Dari tanah Sulawesi ini, kita ingin memastikan lahirnya generasi emas—anak-anak bangsa yang sehat, cerdas, dan tangguh.”
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini dan menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif BPOM.
“Hibah tanah ini adalah persembahan untuk anak-anak bangsa yang akan belajar, berinovasi, dan mengabdi. Kami yakin sinergi ini akan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah,” kata Gubernur Andi Sudirman.
Selain penandatanganan hibah tanah, BPOM juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan baik pada tahun 2023–2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas sinergi daerah dalam menjaga keamanan, manfaat, dan mutu obat dan makanan.
Staf Khusus Kepala BPOM RI Bidang Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Hj. Nor Andi Arina Wati Arsyad, menjelaskan bahwa DAK NF BOK POM adalah instrumen penting untuk memperkuat efektivitas pengawasan di daerah.
“DAK Non Fisik ini adalah stimulus untuk mencapai tujuan strategis. Melalui pengelolaan yang tepat oleh pemerintah daerah, pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan lebih efektif, sehingga masyarakat terlindungi. Apresiasi ini adalah pengakuan atas dedikasi tersebut,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, BPOM juga menggelar penyuluhan keamanan pangan perdana dalam program MBG di Makassar. Kegiatan ini menegaskan peran strategis BPOM dalam memastikan mutu dan keamanan bahan pangan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis.
Kehadiran Sekolah Vokasi BPOM dan penyuluhan pangan di Sulawesi Selatan adalah wujud nyata dari sinergi ABG (Academic–Business–Government) yang diperjuangkan oleh Prof. Taruna Ikrar. Pendidikan vokasi menjadi jembatan ilmu, industri pangan menjadi lokomotif ekonomi, dan pemerintah hadir sebagai regulator dan fasilitator.
“Kolaborasi ini adalah tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045. Kita ingin mencetak generasi yang sehat jasmani, cerdas, inovatif, dan siap mengabdi bagi bangsa,” tegas Prof. Taruna.
Dari Sulawesi, langkah ini bukan hanya tentang hibah tanah atau penyuluhan pangan, tetapi juga ikrar bersama untuk menghadirkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan bermartabat demi Indonesia Emas 2045. (*)
