WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rezeki Nur kembali melaksanakan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Jalan Mannuruki 2 Lorong 1 Nomor 38 RT 02/RW 08, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kamis (21/5/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah warga mengeluhkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya terkait kuota jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu yang dinilai masih terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar itu memastikan pemerintah terus berupaya agar tidak ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan kuota penerimaan siswa baru.
Menurutnya, pelaksanaan SPMB tahun ini juga dibuat lebih terbuka dan transparan karena telah bekerja sama dengan aplikasi Lontara yang memungkinkan pemantauan siswa dilakukan secara daring.
“Kalau ada anak yang sudah lama tidak sekolah, silakan laporkan kepada kami supaya bisa dibantu dicarikan solusi,” kata Rezeki Nur.
Rezeki Nur turut memastikan seluruh aspirasi warga, termasuk usulan penambahan kuota jalur afirmasi bagi masyarakat kurang mampu, akan menjadi perhatian dan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
Selain persoalan pendidikan, legislator yang akrab disapa “Bu Dosen” itu juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat mulai dari persoalan kenakalan remaja hingga maraknya aksi geng motor yang dinilai meresahkan warga.
Menurut Anggota DPRD Makassar yang akrab disapa “Bu Dosen” itu bahwa peran orang tua sangat penting dalam mengawasi aktivitas anak di luar rumah guna mencegah keterlibatan dalam aksi negatif, termasuk geng motor.
“Orang tua harus tetap mengontrol kegiatan anak ketika berada di luar rumah agar tidak menjadi korban maupun pelaku geng motor,” ujarnya.
Rezeki Nur menambahkan, pengawasan terhadap anak membutuhkan kerja sama antara orang tua dan lingkungan sekitar agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif.
(*)
