WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rezeki Nur kembali melaksanakan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Lapangan Tenis Hartaco Indah Blok 3Q RT12/RW06, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan reses tersebut dihadiri kurang lebih 200 warga yang antusias menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Suasana dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban antara masyarakat dan legislator perempuan tersebut.
Legislator yang akrab disapa “Bu Dosen” itu menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan sosial dan pelayanan publik yang dinilai masih menjadi perhatian utama warga.
Dalam dialog bersama masyarakat, kata Rezeki Nur, perubahan desil data kesejahteraan menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga dalam pertemuan tersebut.
Warga menilai perubahan data tersebut mengakibatkan hilangnya akses terhadap sejumlah bantuan sosial (Bansos), padahal kondisi ekonomi keluarga mereka belum mengalami perbaikan yang signifikan.
Beberapa warga bahkan mengaku tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan setelah adanya pembaruan data, meski sebelumnya mereka rutin menerima bantuan dari pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan perubahan data yang dinilai kurang disertai penjelasan memadai dari pihak terkait, sehingga menimbulkan kebingungan di tengah warga penerima manfaat.
Tak hanya persoalan bansos, warga turut menyampaikan aspirasi terkait rehabilitasi dan pemanfaatan fasilitas umum di lingkungan mereka yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Masyarakat berharap sejumlah sarana umum yang ada di wilayah tersebut dapat diperbaiki agar lebih nyaman digunakan untuk aktivitas sosial maupun kegiatan warga sehari-hari.
Bahkan, lanjut Rezeki Nur, program seragam gratis dari pemerintah juga disebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Menurut warga, masih ada orang tua siswa yang harus membeli perlengkapan sekolah secara mandiri karena bantuan yang diharapkan belum sepenuhnya diterima.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rezeki Nur yang merupakan anggota Komisi D DPRD Makassar menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat di lapangan.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyerap aspirasi warga sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat. Persoalan perubahan desil dan hilangnya akses bansos perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut warga rentan,” ujarnya.
Ia juga menilai persoalan validasi data penerima bantuan harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Rezeki Nur menyatakan akan menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat tersebut melalui pembahasan bersama instansi terkait agar solusi yang diberikan dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh warga.
(*)
