Opini Oleh:
Dr. Jamaluddin, S.Pd., M.Si., CRA., CRP., Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Dosen Manejemen Keuangan Publik, Universitas Negeri Makassar.
Asmansyah, S.A.P., M.A.P., Dosen Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Pengelolaan keuangan negara pada dasarnya bukan hanya urusan pemerintah dan lembaga pemeriksa keuangan. Di dalam setiap rupiah anggaran terdapat kepentingan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Pajak yang dibayarkan, sumber daya alam yang dikelola, serta berbagai penerimaan negara pada akhirnya menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pengawasan anggaran seharusnya tidak dimonopoli oleh institusi formal, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap penggunaan keuangan negara.
Dalam praktiknya, pemerintah memang telah memiliki berbagai instrumen pengawasan, mulai dari pengawasan internal, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengawasan legislatif, hingga mekanisme penegakan hukum. Namun, keberadaan lembaga-lembaga tersebut belum otomatis menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran telah berjalan secara transparan dan akuntabel. Persoalannya bukan semata-mata apakah pengawasan tersedia, melainkan sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui, mempertanyakan, dan memberikan masukan terhadap keputusan penggunaan anggaran.
Gambaran mengenai persoalan tersebut dapat dilihat melalui hasil Open Budget Survey (OBS) 2025 yang diterbitkan International Budget Partnership (IBP). Indonesia memperoleh skor 71 dari 100 untuk transparansi anggaran, 74 untuk pengawasan, tetapi hanya 33 untuk partisipasi publik. Survei ini menilai keterbukaan dokumen anggaran, kesempatan masyarakat terlibat dalam proses penganggaran, serta kekuatan lembaga pengawas. Perbedaan skor tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan keterbukaan informasi dan pengawasan formal belum sepenuhnya diikuti oleh kesempatan partisipasi masyarakat yang memadai.
Jika diperinci, skor partisipasi publik Indonesia pada tahap penyusunan anggaran oleh pemerintah eksekutif hanya mencapai 20, sedangkan pada tahap persetujuan anggaran oleh legislatif memperoleh skor 0. Pada tahap pelaksanaan anggaran, skornya mencapai 58, sementara pada tahap audit sebesar 56. Artinya, ruang partisipasi memang telah tersedia dalam beberapa tahapan, tetapi masih terdapat kelemahan serius, terutama ketika keputusan mengenai prioritas dan persetujuan anggaran sedang ditentukan.
Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025. Dalam booklet hasil survei tersebut, terdapat indikasi risiko bahwa 20 persen pejabat menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi, 11 persen menunjukkan indikasi penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, serta 38 persen penilaian menunjukkan hasil pengadaan tidak memberikan manfaat. Angka tersebut merupakan indikator risiko berdasarkan survei, bukan bukti bahwa seluruh praktik tersebut telah terbukti sebagai tindak pidana. Namun, temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih luas dan berlapis.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa transparansi, pengawasan formal, dan partisipasi publik merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Pemerintah dapat menyediakan dokumen anggaran, auditor dapat memeriksa laporan keuangan, dan lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi pengawasan. Akan tetapi, tanpa keterlibatan masyarakat, masih terdapat ruang yang berpotensi luput dari perhatian, terutama berkaitan dengan ketepatan sasaran program dan manfaat belanja publik.
Dalam perspektif tata kelola fiskal, International Budget Partnership melalui OBS 2025 menekankan bahwa masyarakat membutuhkan akses informasi sekaligus kesempatan yang bermakna untuk terlibat dalam keputusan anggaran. Keterlibatan tersebut bukan sekadar menghadiri forum konsultasi, tetapi juga menyampaikan masukan yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
Dari fenomena ini, terdapat dua pertanyaan reflektif yang perlu kita ajukan. Jika anggaran negara berasal dari sumber daya publik, mengapa masyarakat masih memiliki ruang terbatas untuk memengaruhi keputusan penggunaannya? Kemudian, bagaimana mungkin pemerintah membangun akuntabilitas anggaran yang kuat apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, bukan sebagai bagian dari pengawasan?
Bagi saya, kedua pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik bukan pelengkap demokrasi, melainkan kebutuhan mendasar dalam manajemen keuangan publik.
Pengawasan Anggaran Bukan Hanya Kewenangan Lembaga Formal – Mengapa masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan anggaran? Karena pemerintah tidak selalu memiliki seluruh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Lembaga pemeriksa dapat menilai kepatuhan terhadap peraturan, sedangkan aparat pengawasan internal dapat mengevaluasi pelaksanaan program. Namun, masyarakat memiliki pengalaman langsung mengenai apakah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Informasi tersebut penting untuk melengkapi perspektif administratif dan pemeriksaan keuangan.
Menurut saya, pengawasan yang hanya mengandalkan lembaga formal memiliki keterbatasan. Pemeriksaan dapat menemukan ketidaksesuaian dokumen, tetapi belum tentu seluruh persoalan pelayanan dan ketepatan sasaran program dapat diketahui melalui laporan administratif. Masyarakat yang tinggal di sekitar proyek pembangunan, misalnya, dapat mengetahui apakah fasilitas yang dibangun benar-benar digunakan, apakah kualitas pekerjaan sesuai kebutuhan, dan apakah program tersebut memberikan manfaat.
Pandangan ini sejalan dengan prinsip Public Participation in Fiscal Policies yang dikembangkan Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT, 2012). Prinsip tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak terlibat dalam proses kebijakan fiskal melalui akses informasi, kesempatan menyampaikan pendapat, serta mekanisme yang memungkinkan masukan publik dipertimbangkan. Dengan demikian, partisipasi tidak cukup berhenti pada kegiatan konsultasi, tetapi harus memiliki hubungan nyata dengan keputusan pemerintah.
Apa arti transparansi apabila masyarakat hanya diberikan akses terhadap dokumen yang sulit dipahami? Menurut saya, keterbukaan anggaran tidak boleh sekadar diukur dari banyaknya dokumen yang diunggah melalui situs pemerintah. Informasi anggaran harus disajikan secara sederhana, mudah diakses, dan menjelaskan hubungan antara alokasi dana, program yang dijalankan, serta hasil yang ingin dicapai. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk mengawasi, bukan sekadar kumpulan angka administratif.
Hasil OBS 2025 yang menunjukkan skor transparansi Indonesia sebesar 71 dan partisipasi publik sebesar 33 memperlihatkan persoalan yang menarik. Keterbukaan informasi telah mencapai tingkat yang dinilai memadai menurut ambang penilaian OBS, tetapi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi masih tergolong terbatas. Artinya, menyediakan informasi dan memberikan ruang pengaruh merupakan dua persoalan yang berbeda. Pemerintah tidak boleh menganggap bahwa publikasi dokumen otomatis menghasilkan partisipasi.
Bagaimana kondisi tersebut dapat diperbaiki? Pemerintah perlu mengembangkan citizens budget atau anggaran untuk masyarakat, dasbor realisasi anggaran, informasi pengadaan barang dan jasa, serta laporan capaian program dalam bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme konsultasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keberatan, usulan, dan evaluasi. Setiap masukan sebaiknya memperoleh tanggapan yang jelas sehingga masyarakat mengetahui apakah pendapatnya diterima, ditolak, atau ditindaklanjuti.
Mengapa keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai sejak penyusunan anggaran? Karena keputusan mengenai prioritas belanja justru ditentukan sebelum anggaran dilaksanakan. Apabila masyarakat baru dilibatkan ketika proyek telah berjalan atau setelah laporan keuangan diterbitkan, kesempatan untuk memengaruhi keputusan menjadi jauh lebih terbatas. Pengawasan seharusnya dimulai ketika pemerintah menentukan persoalan yang akan diselesaikan, bukan hanya ketika uang negara telah dibelanjakan.
Saya melihat bahwa forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang sebenarnya memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi tersebut. Namun, pelaksanaannya tidak boleh berhenti pada kegiatan mengumpulkan usulan masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana usulan tersebut diprioritaskan, apa pertimbangan anggarannya, dan mengapa sebagian usulan tidak dapat diakomodasi. Tanpa penjelasan tersebut, partisipasi berisiko berubah menjadi rutinitas administratif yang hanya memenuhi prosedur perencanaan.
Skor OBS 2025 Indonesia yang hanya mencapai 20 pada tahap penyusunan anggaran eksekutif dan 0 pada tahap persetujuan legislatif menjadi pengingat bahwa ruang keterlibatan masyarakat masih perlu diperkuat. Angka tersebut tidak berarti masyarakat sama sekali tidak memiliki saluran aspirasi, tetapi menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi formal yang dinilai survei belum memberikan kesempatan yang memadai pada kedua tahapan tersebut.
Bagaimana seharusnya hubungan masyarakat dengan lembaga pemeriksa? Saya berpandangan bahwa keduanya tidak perlu dipertentangkan. BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Aparat pengawasan intern pemerintah menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan internal. Sementara itu, masyarakat memiliki peran sebagai pengawas sosial yang dapat menyampaikan informasi, melaporkan dugaan penyimpangan, dan menilai manfaat kebijakan.
Peran tersebut juga memiliki dasar dalam regulasi. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada aparat pengawasan intern pemerintah dengan disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukan sekadar gagasan normatif, tetapi memiliki ruang dalam mekanisme pengendalian pengadaan pemerintah.
Namun, partisipasi publik juga harus dibangun secara bertanggung jawab. Pengaduan perlu didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi, bukan prasangka atau kepentingan tertentu. Pemerintah juga harus menyediakan perlindungan yang memadai bagi pelapor, menjamin kerahasiaan informasi sesuai ketentuan, dan memberikan tindak lanjut yang jelas. Dengan cara tersebut, pengawasan masyarakat dapat menjadi sumber informasi yang membantu pemerintah mendeteksi persoalan lebih awal.
Pada akhirnya, partisipasi publik harus ditempatkan sebagai bagian dari siklus manajemen keuangan publik. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk mengawasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. Pemerintah juga harus membangun budaya birokrasi yang terbuka terhadap kritik. Menurut saya, pemerintah yang akuntabel bukan pemerintah yang tidak pernah dikritik, melainkan pemerintah yang mampu menjelaskan keputusan, menerima masukan, dan melakukan perbaikan ketika ditemukan persoalan.
Pengawasan anggaran akan lebih kuat apabila pengetahuan formal lembaga pemeriksa bertemu dengan pengalaman masyarakat. Auditor dapat mengidentifikasi persoalan berdasarkan standar pemeriksaan, sementara masyarakat dapat memberikan informasi mengenai kenyataan pelaksanaan program. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan bahwa uang publik tidak hanya dikelola sesuai prosedur, tetapi juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Partisipasi publik dalam pengawasan anggaran bukan sekadar tuntutan demokrasi, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat manajemen keuangan publik. Data Open Budget Survey 2025 memperlihatkan bahwa Indonesia telah mencatat perkembangan dalam transparansi dan pengawasan formal, tetapi masih menghadapi pekerjaan besar dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan fiskal.
Saya berpendapat bahwa pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap partisipasi masyarakat. Kritik, pertanyaan, dan pengaduan publik tidak seharusnya dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Justru, semuanya dapat menjadi sumber informasi untuk memperbaiki kebijakan, mengidentifikasi risiko penyimpangan, dan meningkatkan kualitas belanja negara. Pemerintah yang terbuka terhadap pengawasan akan memiliki peluang lebih besar untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Ke depan, setidaknya terdapat tiga agenda yang perlu diperkuat. Pertama, memperluas akses informasi anggaran melalui penyajian data yang sederhana, terbuka, dan mudah dipahami. Kedua, memperkuat ruang partisipasi sejak tahap perencanaan dan pembahasan anggaran agar masyarakat tidak hanya mengetahui keputusan yang telah dibuat, tetapi juga dapat memberikan masukan sebelum keputusan tersebut ditetapkan. Ketiga, membangun mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap laporan dan pengaduan masyarakat sehingga partisipasi tidak berhenti pada penyampaian aspirasi.
Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kapasitas dalam memahami informasi keuangan publik. Pengawasan yang berkualitas membutuhkan kemampuan membaca anggaran, membandingkan rencana dengan realisasi, serta membedakan dugaan penyimpangan dari fakta yang telah diverifikasi. Partisipasi harus berjalan secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi ruang penyebaran informasi yang keliru.
Pada akhirnya, pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata urusan pemerintah karena sumber daya yang dikelola merupakan amanah publik. Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas dan melaksanakan anggaran, tetapi kewenangan tersebut harus selalu disertai keterbukaan dan pertanggungjawaban. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan berhak menyampaikan penilaian terhadap hasilnya.
Sebab, anggaran yang berasal dari rakyat tidak boleh hanya diketahui oleh pemerintah, diperiksa oleh auditor, dan dibahas oleh lembaga perwakilan. Anggaran publik juga harus dapat diawasi oleh masyarakat yang menjadi pemilik kepentingan atas setiap rupiah yang dibelanjakan negara.






