Oleh: Dr. Muh. Herisman
Akademisi UNM
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Ketidakpastian ekonomi bukan lagi sekadar istilah yang sering muncul dalam laporan pemerintah, berita pasar, atau perbincangan para ekonom. Bagi sebagian besar masyarakat, ketidakpastian ekonomi telah menjadi pengalaman sehari-hari yang nyata. Harga kebutuhan pokok yang berubah, biaya pendidikan yang terus membebani, lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif, serta pendapatan yang tidak selalu sebanding dengan pengeluaran membuat masyarakat harus terus menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam situasi seperti ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana warga negara harus terus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu?
Kita sering mendengar bahwa masyarakat harus mampu bertahan, bekerja lebih keras, meningkatkan keterampilan, mengembangkan kreativitas, dan mencari peluang ekonomi baru. Narasi tersebut tentu tidak sepenuhnya keliru. Kemampuan beradaptasi merupakan salah satu modal penting dalam menghadapi perubahan zaman. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika adaptasi seolah-olah dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat, sementara persoalan struktural yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi tidak memperoleh perhatian yang memadai.
Masyarakat diminta berhemat ketika harga kebutuhan meningkat. Pekerja diminta meningkatkan produktivitas ketika penghasilan tidak mengalami perubahan berarti. Pelaku usaha kecil diminta berinovasi ketika biaya produksi semakin tinggi dan daya beli masyarakat melemah. Bahkan, keluarga berpenghasilan terbatas harus menyusun ulang prioritas pengeluaran agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Dalam kondisi demikian, adaptasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.
Di sinilah persoalan ekonomi bertemu dengan persoalan keadilan sosial. Ketidakpastian ekonomi tidak dirasakan secara sama oleh setiap kelompok masyarakat. Mereka yang memiliki tabungan, aset, pekerjaan tetap, dan akses terhadap berbagai sumber daya relatif mempunyai ruang lebih luas untuk menghadapi perubahan. Sebaliknya, kelompok pekerja informal, buruh harian, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan. Perubahan harga sedikit saja dapat memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Artinya, kemampuan beradaptasi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Tidak semua warga negara memulai dari titik yang sama. Tidak semua orang memiliki sumber daya, jaringan sosial, pendidikan, dan kesempatan yang setara. Karena itu, menganggap bahwa keberhasilan menghadapi ketidakpastian ekonomi semata-mata ditentukan oleh kerja keras dan kemampuan individu merupakan cara pandang yang terlalu sederhana.
Persoalan ini juga memperlihatkan bahwa ketidakpastian ekonomi tidak hanya berkaitan dengan angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau investasi. Ada dimensi sosial yang sering kali luput dari pembicaraan. Ketika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan, keluarga harus mengurangi pengeluaran pendidikan, menunda pemeriksaan kesehatan, membatasi konsumsi, atau bahkan mencari pekerjaan tambahan. Keputusan-keputusan tersebut mungkin terlihat sebagai bentuk penyesuaian ekonomi, tetapi sesungguhnya mencerminkan tekanan yang dialami masyarakat dalam mempertahankan kualitas hidupnya.
Kita perlu berhati-hati agar tidak menjadikan kemampuan masyarakat bertahan sebagai alasan untuk membenarkan keadaan yang tidak adil. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan ekonominya, tetapi negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara hidup secara layak.
Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara itu, Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar serta pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan bukan semata-mata urusan kemampuan individu, melainkan bagian dari tanggung jawab negara.
Dalam konteks ini, pemerintah tidak cukup hanya mengajak masyarakat untuk beradaptasi. Negara harus memastikan bahwa proses adaptasi tersebut didukung oleh kebijakan yang memberikan perlindungan dan kepastian. Stabilitas harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja yang layak, perlindungan pekerja, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta keberpihakan terhadap usaha mikro dan kecil harus menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan saja tidak cukup apabila manfaatnya tidak dirasakan secara merata. Angka pertumbuhan yang positif belum tentu menggambarkan keadaan seluruh masyarakat. Bisa saja perekonomian tumbuh, investasi meningkat, dan aktivitas perdagangan berkembang, tetapi pada saat yang sama sebagian warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Persoalan lainnya adalah kecenderungan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan dinamika pasar. Ketika harga meningkat, masyarakat diminta mengatur konsumsi. Ketika lapangan pekerjaan terbatas, masyarakat diminta meningkatkan kompetensi. Ketika persaingan semakin ketat, masyarakat diminta memiliki kemampuan digital dan kewirausahaan. Semua tuntutan tersebut dapat diterima dalam batas tertentu. Namun, muncul pertanyaan: apakah negara juga telah melakukan penyesuaian yang sama terhadap kebutuhan dan kesulitan masyarakat?
Jangan sampai masyarakat terus dituntut menjadi tangguh, sementara kebijakan publik belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kerentanan ekonomi. Jangan sampai istilah kemandirian justru digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab negara kepada individu. Kemandirian ekonomi warga negara memang penting, tetapi kemandirian tidak berarti membiarkan masyarakat menghadapi persoalan struktural seorang diri.
Dalam perspektif Pancasila, persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tidak hanya mengandung cita-cita pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menuntut kehadiran kebijakan yang memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan. Keadilan sosial tidak cukup diwujudkan melalui program bantuan yang bersifat sementara. Ia membutuhkan sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan yang memberikan kesempatan, perlindungan, dan akses yang lebih adil bagi seluruh warga negara.
Demikian pula, sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan. Di balik setiap kebijakan terdapat kehidupan manusia yang harus diperhitungkan. Kebijakan yang secara statistik terlihat berhasil belum tentu mencerminkan keadilan apabila dampaknya justru memperberat kehidupan kelompok masyarakat tertentu.
Kita juga perlu mengubah cara pandang dalam memahami hubungan antara warga negara dan negara. Warga negara bukan sekadar objek pembangunan yang harus menerima setiap perubahan ekonomi. Mereka adalah subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Partisipasi publik dalam kebijakan ekonomi menjadi penting agar keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan ekonomi.
Dalam negara demokrasi, kritik masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan sulitnya memperoleh pekerjaan bukanlah bentuk ketidakpercayaan yang harus dihindari. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah justru perlu menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
Pada akhirnya, ketidakpastian ekonomi memang menuntut setiap warga negara untuk beradaptasi. Namun, adaptasi tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban masyarakat untuk terus menerima keadaan, seolah-olah seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui kemampuan individu untuk bertahan. Ada batas ketika masyarakat tidak lagi membutuhkan sekadar ajakan untuk bekerja lebih keras, berhemat, atau berinovasi, melainkan membutuhkan kebijakan yang memberikan perlindungan dan kepastian.
Negara tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dinamika ekonomi global, perubahan pasar, maupun berbagai faktor eksternal. Akan tetapi, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Di sinilah kualitas kebijakan publik diuji, bukan hanya ketika ekonomi berada dalam keadaan stabil, tetapi terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan dan ketidakpastian.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya terletak pada kemampuannya mencatat pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, atau menjaga stabilitas indikator makroekonomi. Ukuran yang tidak kalah penting adalah sejauh mana negara mampu memastikan bahwa rakyatnya tidak kehilangan kemampuan untuk hidup secara layak ketika keadaan ekonomi berubah.
Warga negara memang harus mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi negara tidak boleh membiarkan rakyat beradaptasi sendirian dengan ketidakpastian. Sebab, dalam negara yang berlandaskan Pancasila, kesejahteraan bukanlah hadiah bagi mereka yang paling mampu bertahan, melainkan hak setiap warga negara yang harus diperjuangkan melalui kebijakan yang adil dan bertanggung jawab.






