Opini Oleh:
Dr. Jamaluddin, S.Pd., M.Si., CRA., CRP., Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI); Dosen Manejemen Keuangan Publik, Universitas Negeri Makassar, dan Asmansyah, S.A.P., M.A.P., Dosen Kebijakan Publik, UNM.
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Kebijakan publik sering kali disampaikan melalui janji perubahan, target pembangunan, dan program prioritas yang menjanjikan kesejahteraan masyarakat. Namun, seluruh agenda tersebut pada akhirnya harus berhadapan dengan satu instrumen yang sangat menentukan, yaitu anggaran publik. Sebagus apa pun rumusan kebijakan, pelaksanaannya akan sulit mencapai tujuan apabila tidak didukung alokasi anggaran yang memadai, tepat sasaran, dan dikelola secara bertanggung jawab.
Dalam perspektif manajemen keuangan publik, anggaran bukan sekadar daftar penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Anggaran merupakan instrumen untuk menerjemahkan pilihan politik menjadi tindakan pemerintahan yang konkret. Melalui anggaran, pemerintah menentukan sektor yang memperoleh perhatian, kelompok masyarakat yang diprioritaskan, serta persoalan publik yang dianggap mendesak untuk diselesaikan. Karena itu, membaca anggaran sesungguhnya juga berarti membaca arah dan keberpihakan kebijakan pemerintah.
Gambaran mengenai hubungan tersebut dapat dilihat melalui publikasi APBN KiTa edisi Oktober 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Hingga 30 September 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu. Pada periode yang sama, pendapatan negara tercatat Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, sedangkan defisit APBN berada pada angka 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Data ini menggambarkan pelaksanaan anggaran yang masih berlangsung dan memperlihatkan jarak antara rencana fiskal dengan realisasi belanja.
Pada saat yang sama, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai agenda prioritas. Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sekitar Rp769,1 triliun, sedangkan program Makan Bergizi Gratis memperoleh alokasi Rp335 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya komitmen fiskal terhadap agenda pembangunan manusia. Namun, besarnya alokasi belum dengan sendirinya menjelaskan apakah seluruh kebutuhan masyarakat telah memperoleh porsi yang seimbang atau apakah setiap program menghasilkan manfaat sesuai tujuan kebijakannya.
Persoalan menjadi semakin menarik ketika melihat kondisi transfer ke daerah. Katadata Insight Center, berdasarkan data APBD 2026 yang dihimpun dari 546 pemerintah daerah, mencatat anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun 20,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, belanja modal daerah dilaporkan turun 29,26 persen. Data ini menunjukkan adanya tekanan terhadap ruang fiskal daerah, terutama pada belanja yang berkaitan dengan pembangunan aset dan infrastruktur pelayanan publik. Penurunan tersebut tidak otomatis berarti kualitas layanan memburuk, tetapi patut menjadi perhatian dalam menilai kemampuan daerah mempertahankan prioritas pembangunan.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan anggaran bukan hanya tentang berapa besar uang yang tersedia, melainkan bagaimana sumber daya yang terbatas dibagi di antara kebutuhan yang sama-sama penting. Pemerintah harus menyeimbangkan prioritas nasional, kebutuhan daerah, belanja rutin, investasi publik, dan perlindungan sosial. Dalam situasi seperti ini, ketidaktepatan alokasi dapat menimbulkan jarak antara kebijakan yang direncanakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
OECD (2025) melalui Government at a Glance 2025 menjelaskan bahwa penganggaran berbasis kinerja membantu pemerintah menghubungkan alokasi sumber daya dengan hasil yang terukur. Artinya, anggaran seharusnya tidak hanya mengikuti kebiasaan belanja tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan capaian program, kebutuhan, dan prioritas strategis. Pendekatan ini penting agar keputusan fiskal tidak berhenti pada pembagian dana, melainkan mendorong perbaikan hasil kebijakan.
Dari situ muncul dua pertanyaan reflektif. Apakah alokasi anggaran pemerintah benar-benar mengikuti urgensi persoalan masyarakat, atau justru lebih banyak mengikuti struktur belanja dan prioritas birokrasi yang telah terbentuk? Kemudian, bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat?
Menurut saya, persoalan mendasar dalam hubungan kebijakan publik dan alokasi anggaran terletak pada kesenjangan antara apa yang ingin dicapai pemerintah dan bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapainya. Kebijakan sering dirumuskan dengan target yang luas, sementara anggaran memiliki batas fiskal dan harus dibagi ke dalam berbagai kebutuhan. Karena itu, proses penganggaran tidak boleh sekadar menjadi tahapan administratif setelah kebijakan ditetapkan. Sejak awal, perencanaan kebijakan dan perencanaan anggaran harus berjalan sebagai satu kesatuan.
Mengapa hubungan tersebut penting? Sebab, setiap keputusan alokasi mengandung konsekuensi terhadap masyarakat. Ketika pemerintah menambah anggaran untuk satu program, terdapat pilihan lain yang mungkin harus ditunda, dikurangi, atau dikelola dengan sumber daya lebih terbatas. Pilihan seperti ini membutuhkan pertimbangan yang rasional dan terbuka. Pemerintah perlu menjelaskan alasan suatu program diprioritaskan, siapa penerima manfaatnya, serta persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui belanja tersebut.
Apa yang seharusnya menjadi dasar pembagian anggaran? Menurut saya, kebutuhan publik, tingkat urgensi masalah, kesenjangan pelayanan, dan potensi manfaat harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pola alokasi tahun sebelumnya. Daerah yang menghadapi persoalan akses kesehatan, misalnya, mungkin membutuhkan prioritas berbeda dari daerah yang sedang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Keseragaman kebijakan tidak selalu berarti keseragaman kebutuhan anggaran.
Data APBD 2026 yang dihimpun Katadata Insight Center memperlihatkan tantangan tersebut. Penurunan anggaran transfer ke daerah dan belanja modal mengingatkan bahwa perubahan ruang fiskal dapat memengaruhi kemampuan daerah menjalankan prioritas pembangunan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah daerah perlu meninjau kembali komposisi belanja agar penyesuaian anggaran tidak secara tidak proporsional mengurangi kebutuhan pelayanan dasar dan investasi yang memiliki manfaat jangka panjang. Pemerintah pusat juga perlu memperhatikan dampak kebijakan fiskal terhadap variasi kapasitas antardaerah.
Bagaimana menjembatani kebijakan dan anggaran? Salah satu caranya ialah memperkuat penganggaran berbasis kinerja. OECD (2025) menjelaskan bahwa pendekatan ini menghubungkan informasi kinerja dengan keputusan alokasi sumber daya. Dengan demikian, pemerintah dapat menilai apakah suatu program mencapai tujuan, apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasilnya, dan apakah sumber daya perlu dipertahankan atau dialihkan. Informasi kinerja seharusnya benar-benar digunakan dalam keputusan anggaran, bukan hanya dicantumkan sebagai pelengkap dokumen.
Namun, penganggaran berbasis kinerja tidak boleh dipahami secara sempit sebagai perlombaan memenuhi indikator. Ada program publik yang hasilnya tidak dapat terlihat dalam satu tahun anggaran. Pembangunan kualitas pendidikan, penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pencegahan masalah kesehatan membutuhkan proses berkelanjutan. Karena itu, penilaian kinerja perlu mempertimbangkan keluaran, hasil jangka menengah, dan dampak jangka panjang. Pemerintah harus menghindari kecenderungan memilih program yang mudah menunjukkan angka keberhasilan, tetapi kurang menjawab persoalan mendasar.
OECD (2025) dalam Quality Budget Institutions juga menekankan pentingnya spending reviews, yaitu peninjauan sistematis atas belanja yang sudah berjalan untuk menemukan peluang efisiensi dan mengalihkan dana ke prioritas yang lebih mendesak. Gagasan ini relevan bagi Indonesia. Evaluasi anggaran seharusnya tidak hanya dilakukan untuk memastikan kepatuhan administrasi, tetapi juga menguji apakah program masih diperlukan, apakah desainnya tepat, dan apakah terdapat kegiatan yang tumpang tindih.
Saya berpandangan bahwa masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses penentuan prioritas anggaran. Partisipasi publik tidak seharusnya berhenti pada forum konsultasi formal atau penyampaian usulan tanpa kejelasan tindak lanjut. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai alasan pemilihan program, besaran anggaran, target penerima manfaat, dan hasil evaluasinya. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai apakah keputusan anggaran sejalan dengan kebutuhan yang mereka hadapi.
Pada akhirnya, menjembatani kebijakan publik dan alokasi anggaran membutuhkan disiplin fiskal sekaligus keberanian menentukan prioritas. Pemerintah harus mampu membedakan kebutuhan yang mendesak, program yang memiliki manfaat luas, dan belanja yang perlu diperbaiki. Anggaran bukan instrumen untuk membenarkan semua program yang telah direncanakan, melainkan alat untuk memilih tindakan yang paling masuk akal dan bermanfaat dalam keterbatasan sumber daya. Di sinilah kualitas kepemimpinan dan tata kelola keuangan publik benar-benar diuji.
Hubungan antara kebijakan publik dan alokasi anggaran pada dasarnya merupakan hubungan antara tujuan dan kemampuan untuk mewujudkannya. Kebijakan memberikan arah mengenai perubahan yang ingin dicapai, sedangkan anggaran menyediakan sumber daya untuk menjalankan perubahan tersebut. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kebijakan tanpa dukungan anggaran berisiko menjadi dokumen normatif, sementara anggaran tanpa arah kebijakan yang jelas berpotensi berubah menjadi daftar pengeluaran yang kehilangan tujuan substantif.
Data APBN 2026 menunjukkan besarnya sumber daya yang dikelola pemerintah untuk mendukung berbagai agenda pembangunan. Sementara itu, perubahan transfer ke daerah dan penurunan belanja modal memperlihatkan bahwa ruang fiskal tidak selalu tersedia secara merata. Kedua gambaran tersebut mengingatkan bahwa pemerintah harus mengelola pilihan anggaran secara cermat. Besarnya belanja nasional tidak otomatis menjamin setiap daerah memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut saya, ukuran keberhasilan penganggaran tidak cukup dilihat dari besarnya pagu, tingkat penyerapan, atau banyaknya program yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting ialah apakah anggaran mampu memperbaiki kualitas pelayanan, mengurangi kesenjangan, memperluas kesempatan ekonomi, dan menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat. Pemerintah harus berani mengevaluasi program yang tidak efektif, memperbaiki desain belanja, dan mengalihkan sumber daya kepada kegiatan yang memiliki manfaat lebih besar.
Karena itu, perencanaan pembangunan perlu disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal sejak awal. Setiap target kebijakan harus memiliki dasar pembiayaan yang realistis, indikator hasil yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan berikutnya. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat koordinasi agar prioritas nasional tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daerah.
Transparansi menjadi bagian yang tidak kalah penting. Masyarakat berhak mengetahui mengapa suatu program memperoleh anggaran besar, bagaimana pelaksanaannya, dan manfaat apa yang dihasilkan. Keterbukaan semacam ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat agar keputusan fiskal dapat diuji secara publik. Ketika masyarakat memahami alasan di balik alokasi anggaran, kepercayaan terhadap proses kebijakan memiliki ruang untuk tumbuh.
Pada akhirnya, menjembatani kebijakan publik dan alokasi anggaran berarti memastikan bahwa setiap keputusan keuangan memiliki hubungan yang jelas dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya mampu menyusun program dan membelanjakan dana. Pemerintah harus mampu menjelaskan mengapa suatu prioritas dipilih, bagaimana anggaran digunakan, serta perubahan apa yang berhasil diwujudkan.
Saya meyakini bahwa anggaran publik seharusnya menjadi cermin keberanian pemerintah dalam menentukan prioritas, bukan sekadar catatan tentang kemampuan membelanjakan uang negara. Ketika kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan, anggaran dialokasikan secara rasional, dan hasilnya dievaluasi secara terbuka, keuangan publik dapat menjadi instrumen perubahan yang bermakna. Sebab, keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak diukur dari berapa banyak uang yang dikeluarkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada masyarakat.






