WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Dinamika penanganan perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjerat Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, terus menuai perhatian publik. Di tengah keprihatinan atas ujian hukum yang dihadapi kepala daerah tersebut, suara dukungan moral dan desakan keadilan yang berimbang mulai menyuarakan sisi humanis serta asas kepastian hukum.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Jabal Nur, menyampaikan dorongan agar aparat penegak hukum (APH) bertindak proporsional dan tidak menjadikan penanganan kasus ini sekadar panggung pembentukan opini publik. Pihaknya berharap penetapan status tersangka kepada Husniah Talenrang diikuti dengan pengusutan tuntas terhadap pihak-pihak yang diduga bertindak sebagai pemberi suap atau gratifikasi.
”Dugaan pemberian suap ini terkesan hanya bermuara pada pengadilan opini publik karena fokus pemeriksaan seolah-olah ditumpukan penuh kepada Ibu Bupati. Supaya ada keadilan yang hakiki, transparan, dan humanis, kami berharap pihak yang diduga sebagai pemberi suap juga dibuka terang-benderang ke publik. Kami juga mendorong pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses ini berjalan objektif,” ujar Jabal Nur, Senin (28/9/2026).
Jabal menilai, dinamika hukum yang tengah menyelimuti rekannya sesama kader PAN tersebut memunculkan kesan adanya tarikan kepentingan politik yang dipaksakan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pendampingan hukum dan perlawanan politik yang terukur akan tetap ditempuh untuk membela hak-hak konstitusional Husniah secara terhormat.
Ia juga mengembuskan kekhawatiran atas indikasi intervensi dari jajaran elite politik tingkat nasional yang dinilai memanfaatkan momen ini demi kepentingan elektoral sesaat.
”Saya mencium ada pergerakan dari salah satu Ketua Harian partai politik nasional yang mencoba mengintervensi penanganan perkara ini. Tampaknya ada dorongan agar kadernya bisa mengambil alih kepemimpinan secara instan tanpa memperhatikan fakta hukum dan fakta politik yang utuh di daerah,” ungkap Jabal.
Secara komprehensif, Jabal melihat perkara yang bergulir sebagai bagian dari skenario politik yang berpotensi menguntungkan kelompok tertentu. Ia pun mewanti-wanti agar penegakan hukum tetap steril dari oknum aparat yang mencoba bermain dalam pusaran dinamika ini.
”Ini adalah operasi politik yang sengaja dimainkan untuk menyudutkan. Kami menduga ada oknum APH yang terlibat di balik ini, dan hal itu pasti akan kami buka demi menjaga kehormatan serta keadilan bagi semua pihak,” tegasnya.
