WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Situasi menjelang Kongres Biasa PSSI Sulawesi Selatan kian memanas. Sejumlah asosiasi kabupaten (Askab) dan asosiasi kota (Askot) mendesak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turun tangan dengan menunda atau mengambil alih pelaksanaan kongres untuk memastikan proses pemilihan Ketua PSSI Sulsel berlangsung transparan, terbuka, dan adil.
Desakan tersebut menguat menyusul munculnya sejumlah pertanyaan dari asosiasi daerah terkait tahapan pemilihan, penetapan pemilik suara (voters), pembentukan komite pemilihan, hingga besaran biaya pendaftaran calon ketua.
Sejumlah pengurus asosiasi daerah menilai keterbukaan informasi dalam proses tersebut masih perlu dipertanyakan. Mereka meminta PSSI pusat turun tangan agar pelaksanaan kongres tidak menimbulkan polemik yang berpotensi mengganggu pembinaan sepak bola di Sulawesi Selatan.
Ketua Askab PSSI Kepulauan Selayar, Ahmad Sajjad, mengatakan mayoritas insan sepak bola di daerahnya menginginkan pemilihan Ketua PSSI Sulsel berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini sepertinya tidak ada transparansi, terutama soal voters klub. Masa iya jumlah klub hampir sama dengan asosiasi di daerah? Di Sulsel ada 24, jadi kalau dikatakan 46 voters, berarti klub ada 22?” ungkap Ahmad.
Menurutnya, jumlah dan dasar penetapan pemilik suara perlu dijelaskan secara terbuka kepada seluruh asosiasi daerah. Penjelasan tersebut dinilai penting agar setiap pihak memahami mekanisme dan memiliki kejelasan mengenai hak suara dalam kongres.
Ahmad menegaskan, asosiasi di daerah juga memiliki kepentingan untuk mengetahui seluruh tahapan pemilihan, termasuk persyaratan pencalonan Ketua PSSI Sulsel.
“Kita juga mau tahu apa dasar klub itu bisa menjadi voters. Dan kenapa calon ketua Asprov harus memiliki rekomendasi dari tingkat daerah, sementara jumlahnya hampir sama dengan klub,” jelasnya.
Ia mengakui, Sulawesi Selatan membutuhkan nakhoda baru agar program pembinaan sepak bola di tingkat provinsi dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dan program di kabupaten maupun kota.
Namun, menurut Ahmad, pergantian kepemimpinan harus dilakukan melalui proses yang transparan dan adil, bukan justru memunculkan pertanyaan di kalangan asosiasi daerah.
“Memang sudah seharusnya PSSI Sulsel memiliki nakhoda baru agar program di daerah bisa sejalan. Tapi proses pemilihannya harus transparan dan adil,” tegasnya.
Ahmad mengungkapkan, keluhan mengenai proses pemilihan tersebut juga disampaikan sejumlah rekan sesama pengurus asosiasi di daerah. Mereka merasa keterlibatan dan hak asosiasi daerah belum mendapatkan penjelasan yang memadai dalam tahapan menuju kongres.
Atas dasar itu, ia meminta Erick Thohir mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi pelaksanaan kongres, termasuk memastikan kepanitiaan diisi oleh orang-orang yang kompeten dan mampu menjaga independensi proses pemilihan.
“Kita minta Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, mengambil alih kongres PSSI Sulsel dan menempatkan orang-orang berkompeten untuk mengurus kepanitiaan pemilihan ketua di Sulsel,” terangnya.
Askab Sinjai Soroti Tahapan dan Biaya Pendaftaran
Sorotan serupa disampaikan perwakilan Askab PSSI Sinjai, Adri. Ia menilai terdapat sejumlah hal dalam proses pemilihan Ketua PSSI Sulsel yang perlu mendapat penjelasan, terutama terkait transparansi tahapan dan mekanisme penyelenggaraan kongres.
Salah satu persoalan yang disorot ialah proses pembentukan panitia atau komite pemilihan yang, menurutnya, tidak melalui rapat tahunan sebagaimana yang ia harapkan.
Selain itu, Adri mempertanyakan belum adanya petunjuk teknis atau juknis yang disampaikan kepada asosiasi daerah terkait persyaratan dan mekanisme pencalonan Ketua PSSI Sulsel.
“Tidak ada juga juknis yang disampaikan ke daerah untuk calon ketua,” tuturnya.
Ia juga menilai rentang waktu pelaksanaan tahapan pemilihan relatif singkat sehingga berpotensi menyulitkan pihak-pihak yang ingin mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon ketua.
Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah biaya pendaftaran calon yang disebut mencapai Rp250 juta. Menurut Adri, besaran biaya tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi figur-figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi, tetapi tidak memiliki dukungan finansial yang memadai.
“Sebenarnya banyak yang mau maju, tapi berpikir karena uang pendaftaran saja sampai Rp250 juta. Yang pasti, banyak kejanggalan dalam proses kongres ini, terutama soal transparansi dan keterbukaan informasi, apalagi soal voters klub,” tutupnya.
PSSI Pusat Diharapkan Turun Tangan
Desakan dari sejumlah asosiasi daerah tersebut menempatkan transparansi dan legitimasi proses pemilihan sebagai isu utama menjelang Kongres Biasa PSSI Sulsel.
Kejelasan mengenai jumlah serta dasar penetapan voters, mekanisme pembentukan komite pemilihan, persyaratan pencalonan, hingga biaya pendaftaran menjadi sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak penyelenggara.
Hingga persoalan tersebut memperoleh penjelasan, polemik berpotensi terus berkembang di kalangan insan sepak bola Sulawesi Selatan.
PSSI pusat dan panitia penyelenggara diharapkan memberikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan yang disampaikan asosiasi daerah, sekaligus memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai statuta dan ketentuan yang berlaku.
Transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan fondasi penting untuk memastikan kepemimpinan baru PSSI Sulsel memperoleh kepercayaan dari asosiasi daerah dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola. (Papa)
