WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mendukung penataan kawasan perparkiran sebagai salah satu langkah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan ketertiban pengelolaan parkir di sejumlah kawasan strategis.
Dukungan tersebut mengemuka dalam pembahasan penataan kawasan perparkiran yang diikuti Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali, di Balai Kota Makassar, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah rencana penataan dibahas, mulai dari pembangunan gedung parkir khusus kendaraan roda dua di Jalan Boulevard, penataan kawasan sekitar Mal Panakkukang, penyediaan kantong parkir untuk mendukung kegiatan Car Free Day (CFD), hingga pengembangan sistem parkir elektronik di kawasan Karebosi.
Bagi Bapenda, penataan sektor perparkiran memiliki kaitan erat dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah.
Pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terukur diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap potensi pendapatan sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan optimalisasi PAD membutuhkan sinergi antarpihak, termasuk dalam pembenahan tata kelola sektor perparkiran.
“Dengan tata kelola yang lebih tertib dan terukur, potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan,” ujar Andi Asminullah.
Ia menambahkan, pengembangan sistem parkir elektronik juga dapat menjadi salah satu instrumen pendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perparkiran.
Melalui sistem yang terintegrasi, pengawasan transaksi dan potensi penerimaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali, memaparkan rencana pembangunan gedung parkir khusus kendaraan roda dua di Jalan Boulevard, tepatnya di samping Hotel Denpasar.
Rencana tersebut masih memerlukan kajian teknis dan kelayakan, termasuk aspek legalitas aset, perizinan, serta pembiayaan.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan penguatan pengelolaan perparkiran, Pemkot Makassar berharap tercipta sistem parkir yang lebih tertib, mendukung kelancaran lalu lintas, serta memberikan kontribusi optimal terhadap PAD Kota Makassar. (*)







