Oleh: Dr. Sutrisman Basir.S.Sos.,M.I.Kom. Dosen FIS-H Universitas Negeri Makassar (UNM)
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Ada sebuah paradoks yang tajam sekaligus menampar akal sehat dalam wajah tata kelola publik kita hari ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mencatat rekor hiperbolis: terdapat lebih dari 27.000 aplikasi pelayanan publik milik instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Di atas kertas, deretan angka ini seolah menobatkan Indonesia sebagai jawara peradaban digital. Namun, mari kita benturkan glorifikasi tersebut dengan realitas yang berdarah-darah di akar rumput.
Di tengah inflasi aplikasi tersebut, kita justru disuguhi tragedi peretasan Pusat Data Nasional (PDN), antrean panjang warga yang kebingungan mengurus birokrasi, hingga mentalitas “amplop pelicin” yang kini bermutasi menjadi pungli virtual. Kita sedang tenggelam dalam samudra aplikasi, tetapi mati kehausan akan pelayanan yang substantif. Oleh karena itu, Indonesia harus segera membongkar sesat pikir ini. Sebagai akademisi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar (UNM), saya melihat institusi negara sedang terjebak pada “fetisisme digital”—sebuah delusi yang menganggap bahwa peluncuran aplikasi adalah garis finis dari reformasi.
Negara harus sadar bahwa revolusi pelayanan bukan sekadar urusan coding dan digitalisasi kosmetik, melainkan keharusan untuk merombak DNA kolonial di tubuh birokrasi: dari mentalitas priayi yang minta “dilayani” menjadi aparatur berintegritas yang tulus “melayani”. Digitalisasi tanpa diiringi revolusi mental aparatur ibarat memakaikan gincu pada wajah feodalisme. Apa gunanya memindahkan loket pelayanan ke dalam layar ponsel pintar jika watak dasar aparaturnya masih memegang prinsip, “kalau bisa dipersulit secara digital, kenapa harus dipermudah?” Yang terjadi saat ini bukanlah pemangkasan rantai birokrasi, melainkan sekadar memindahkan labirin kertas yang berdebu ke dalam labirin algoritma yang membingungkan.
Rakyat dipaksa menjadi beta-tester (penguji coba) dari ribuan aplikasi instansi yang tumpang tindih, sering error, dan tidak saling terintegrasi, hanya demi memenuhi serapan anggaran proyek IT akhir tahun para pejabat. Di sinilah letak urgensi dari enam nilai strategis yang pernah digaungkan sebagai roh revolusi tata kelola: moralitas publik, integritas, kemandirian, kreativitas, gotong royong, dan saling menghargai. Teknologi hanyalah instrumen mati; ia baru akan bernyawa jika dikendalikan oleh manusia yang berintegritas.
Percuma membangun sistem e-KTP, e-Budgeting, atau eProcurement bermiliar-miliar rupiah jika password-nya dipegang oleh tangan-tangan korup yang nir-moralitas publik. Meminjam cermin dari keberhasilan Saemaul Undong di Korea Selatan, mereka berhasil melakukan lompatan peradaban bukan dengan menyembah teknologi secara buta, melainkan dengan merombak total karakter dan etos kerja manusianya secara konsisten.
Jalan keluar dari kebuntuan ini menuntut keberanian radikal. Pertama, pemerintah (termasuk pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya) harus membumihanguskan ego sektoral dan menghentikan produksi aplikasi “sampah” yang hanya menjadi monumen proyek. Integrasikan seluruh layanan ke dalam satu portal nasional yang benar-benar berpusat pada rakyat (citizen-centric).
Kedua, evaluasi kinerja aparatur tidak boleh lagi diukur dari seberapa banyak aplikasi yang mereka luncurkan, melainkan seberapa cepat keringat dan air mata warga yang datang melapor bisa diusap hingga tuntas. Waktu kita semakin sempit.
Kita tidak bisa terus-menerus mengkaji, merapatkan, dan menunda perombakan tata kelola ini dalam ruang-ruang simposium yang elitis. Kabinet dan seluruh kementerian harus ditelanjangi kinerjanya: siapa yang benar-benar merevolusi pelayanan, dan siapa yang sekadar bersembunyi di balik layar aplikasi. Janji untuk memberikan pelayanan publik yang memanusiakan manusia adalah janji suci konstitusi yang tidak boleh dikhianati. Mengubah birokrasi dari penguasa menjadi pelayan memang berat, tetapi sekali layar terkembang, pantang kita bersurut.
