Oleh: Asmansyah, S.A.P., M.A.P (Dosen Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar)
WARTAKATA.ID, MAKASSAR — Sebelum kita berbicara mengenai pentingnya menjaga moralitas di era modern, mari kita melihat kembali belakangan ini salah satu platform prediction market terbesar di dunia tempat orang-orang bertaruh uang sesungguhnya terhadap kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi yang kini memiliki pasar aktif soal pemimpin negara yang diprediksikan akan lengser. Dari salah satu akun media Instagram @pandemictalks kita dapat melihat, konteks pertanyaannya sangat sederhana: Apakah kepala negara akan lengser sebelum tanggal tertentu? Per 21 Mei 2026, pasar menilai peluangnya hanya 1% sebelum 31 Mei 2026, ada 2%, sebelum 30 Juni 2026, dan ada 11% sebelum akhir tahun 2026.
Prediction Market kerap dianggap lebih akurat daripada survei opini biasa dikarenakan para pesertanya mempertaruhkan uang dan bukan hanya sekedar sebagai menjawab pertanyaan sebagai responden biasa. Harga pasar yang terbentuk mencerminkan kalkulasi kolektif ribuan orang terhadap sebuah kemungkinan, dan saat ini pasar global menilai kemungkinan kepemimpinan yang sedang berjalan diprediksikan tidak mampu menyelesaikan sampai akhir 2026 sebagai kepala negara masih sangat kecil.
“Pemerintah tidak akan memberi ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia. Aktivitas yang mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.”
Ketegasan regulasi tersebut mengingatkan kita bahwa kemajuan digital tidak selalu identik dan sejalan dengan pertumbuhan moral. Ditengah kehadiran praktik spekulasi kemungkinan berbasis teknologi, masyarakat kita memerlukan dari sekedar membaca kemampuan probabilitas.
Yang menjadi pertanyaan mendasar ialah, “jika masa depan kepala negara dapat diperdagangkan dalam sebuah nominal, apakah masyarakat kita masih mampu melihat peristiwa sosial sebagai bagian dari persoalan moralitas dan kemanusiaan atau hanya sekedar peluang spekulasi semata? Lalu siapa yang tetap menjaga dan merawat etika, empati dan tanggung jawab sosial? Bagaimana posisi SosHum tetap berusaha merawat moralitas ditengah kemajuan digital?
“Di Tengah Ruang yang Kian Menyempit, Bagaimana SosHum Merawat Moral dan Etika Digital,”
Dunia Pendidikan tinggi sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan peradaban bangsa dalam beberapa dekade ke depan. Ada dua peristiwa penting yang yang belakangan ini masih sangat menarik untuk dibahas, yaitu kebijakan pengalokasian 80 persen kuota beasiswa LPDP untuk bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dan disisi lain ada pemanggilan sekitar 1.200 rektor dan guru besar untuk menghadap ke Istana Kepresidenan.
“Beliau memberi arahan untuk alokasi peruntukan dari beasiswa LPDP untuk diperbanyak ke STEM ya. Tadi Beliau sempat menyampaikan berharap mencapai di atas 80 persen,”
Pemerintah beralasan bahwa Langkah ini selaras dengan upaya percepatan digitalisasi dan hilirisasi, swasembada energi, dan pemenuhan kebutuhan industri strategis. Namun Ketika negara memberikan porsi yang begitu timpang, ia secara implisit sedang menyatakan bahwa ilmu-ilmu SosHum adalah keilmuan yang tidak memberikan nilai ekonomis langsung.
Negara tampaknya lupa bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak bisa hanya dibangun di atas fondasi beton teknologi dan data pertumbuhan ekonomi saja. Tanpa dukungan kuat pada bidang keilmuan Sosial-Humaniora, kita sedang menyiapkan masa depan yang kering akan empati, solidaritas, dan kesadaran kritis.
Kekhawatiran ini semakin dipertegas dengan peristiwa “Taklimat Presiden” pada 15 Januari. Meskipun pertemuan tersebut dibungkus dengan agenda diskusi mengenai kualitas perguruan tinggi dan pemenuhan kebutuhan dokter, kehadiran 1.200 intelektual di hadapan kekuasaan memberi sinyalemen kuat tentang upaya penyelarasan dunia akademik dengan kepentingan politik dan ekonomi para penguasa.
Menurut Wilhelm von Humboldt, dalam perspektif ideal pendidikan tinggi model Humboldt, universitas seharusnya menjadi tempat penyelidikan ilmiah yang bebas dan independent dari pengaruh ideologis, ekonomi, maupun politik negara(Humboldt, 1810).
Kita harus berani bertanya: untuk apa memiliki ribuan insinyur dan ahli teknologi jika mereka tidak memiliki landasan moral untuk menentang ketidakadilan? Untuk apa kita mengejar swasembada energi jika para ilmuannya kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesama manusia akibat dampak teknologi dan lingkungan yang tidak terkendali? Sejatinya Sosial-Humaniora tidak boleh dipandang sebelah mata, teknologi membutuhkan etika untuk memandunya, dan sains membutuhkan kemanusiaan yang mempunyai makna.
Prediksi Pasar Teknologi: Peran Sosial-Humanior secara tepat membidik anomaly kebijakan Pendidikan kita yang di dominasi oleh “fundamentalisme output” melalui prioritas bidang keilmuan tertentu. Relevansi pembahasan ini terletak pada peringatan bahwa kemajuan digital tanpa jangkar moralitas dan etika hanya akan menjerumuskan bangsa ini ke dalam “tirani teknologi” dimana teknologi dan algoritma melaju tanpa panduan etis yang memadai.
Ketika pendidikan tinggi direduksi menjadi sekedar jeratan dan serapan pasar tenaga kerja, kita pelan-pelan sedang menghadapi resiko degradasi kemanusiaan yang akut. Sumber daya manusia hanya diciptakan sebagai mesin produktif yang kompeten secara teknis namun buta secara moral.
Teknologi digital, khususnya platform prediction market, mulai menormalisasikan spekulasi atas isu kemanusiaan hingga marwah kepala negara, kita tidak sekedar menghadapi persoalan inovasi digital, melainkan krisis etika yang mencerminkan semakin terpinggirkannya keilmuan sosial-humaniora dalam kemajuan tata kelola teknologi.
Sehebat apapun kemajuan teknologi dan arah kebijakan, masa depan tetap akan ditentukan oleh kematangan perspektif non-STEM. Tanpa moral dan etika digital di era modern yang dirawat melalui diskursus humaniora, teknologi hanya akan memperlebar jurang kesenjangan dan ketidakadilan sosial.
Kita harus menyadari bahwa Pendidikan bukanlah sekedar komoditas dagang yang transaksiona. Jika kita terus menerus mengesampingkan nilai-nilai sosial-humaniora demi ambisi dan kemajuan teknologi, maka masa depan negara ini hanyalah sebuah utopia teknokratis yang hampa Nurani, sudah saatnya ruang publik menjaga integritas dan moralitas bangsa sebelum teknologi benar-benar mencabut akar kemanusiaan kita yaitu moral dan etika.
