WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Bank Hasamitra menjadi sasaran aksi demonstrasi Forum Hukum Mahasiswa dan Masyarakat menyusul dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan empat orang penagih utang (debt collector) terhadap seorang debitur di Kota Makassar.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak manajemen bank bertanggung jawab atas dugaan tindakan tidak profesional yang disebut melibatkan sejumlah petugas penagihan. Persoalan ini juga berujung pada pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jenderal Lapangan Forum Hukum Mahasiswa dan Masyarakat, Rian, mengungkapkan bahwa empat orang yang diduga merupakan penagih utang dari bank swasta tersebut disinyalir melakukan serangkaian tindakan yang merugikan korban.
Tindakan yang dimaksud antara lain mempermalukan, mengintimidasi, melontarkan ancaman, hingga melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada bagian tangan korban. Selain itu, telepon genggam milik debitur tersebut juga disebut mengalami kerusakan akibat peristiwa itu.
Menurut Rian, persoalan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang dalam proses penagihan. Ia menegaskan, setiap lembaga keuangan wajib mengedepankan profesionalisme, etika, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
“Jika dugaan tindakan tersebut benar dilakukan oleh petugas atau pihak yang bekerja atas nama bank, maka ini merupakan persoalan serius. Tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf ataupun pembelaan sepihak,” tegas Rian.
Ia juga mengingatkan bahwa mekanisme penagihan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Rian merujuk Pasal 62 ayat (1) yang mengatur kewajiban PUJK memastikan penagihan kredit atau pembiayaan dilakukan sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar itu, Forum Hukum Mahasiswa dan Masyarakat menyampaikan empat tuntutan kepada manajemen Bank Hasamitra melalui aksi demonstrasi yang berlangsung di Makassar.
“Kami menyampaikan empat tuntutan, yakni pemecatan terhadap empat orang yang diduga terlibat, evaluasi menyeluruh terhadap pekerja dan sistem penagihan, pertanggungjawaban direktur dan komisaris, serta pemberian perlindungan dan pemulihan terhadap korban,” ungkapnya.
Rian menegaskan, aksi tersebut bukan untuk membenarkan ataupun membela pihak tertentu dalam persoalan utang-piutang. Namun, pihaknya menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun perusakan barang yang dilakukan dengan dalih penagihan.
Menurutnya, seorang debitur tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bermartabat, terlepas dari kewajiban finansial yang harus dipenuhi.
“Tidak ada satu pun lembaga keuangan yang boleh bertindak di luar hukum. Penagihan harus dilakukan sesuai aturan, bukan dengan intimidasi ataupun kekerasan,” tutupnya. (*)
