WARTAKATA.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rezeki Nur turun langsung menyerap aspirasi masyarakat melalui Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026.
Legislator Komisi D yang akrab disapa “Bu Dosen” itu melaksanakan reses selama empat hari di delapan titik berbeda pada 20–23 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Mariso, Tamalate, dan Mamajang.
Dalam seluruh agenda reses tersebut, Rezeki Nur menerima berbagai keluhan masyarakat yang didominasi persoalan perubahan data desil penerima bantuan sosial, infrastruktur drainase, pendidikan, hingga keamanan lingkungan.
Pada titik pertama dan kedua di Kecamatan Mariso, warga mengeluhkan perubahan data desil kesejahteraan yang dinilai berdampak terhadap hilangnya akses bantuan sosial. Masyarakat meminta pemerintah melakukan validasi ulang data agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Selain persoalan bansos, warga juga menyampaikan keluhan terkait banjir akibat drainase yang buruk. Mereka berharap adanya pengerukan saluran air dan pembenahan sistem drainase agar genangan tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat saat musim hujan.
Dalam dialog bersama warga di Kecamatan Tamalate, persoalan pendidikan menjadi salah satu isu utama yang disampaikan masyarakat. Warga mengeluhkan kuota jalur afirmasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai masih terbatas bagi keluarga kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, Rezeki Nur menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya agar tidak ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan akses pendidikan. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan anak-anak yang putus sekolah agar dapat dibantu melalui program pendidikan kesetaraan.
“Kalau ada anak yang sudah lama tidak sekolah, silakan laporkan kepada kami supaya bisa dibantu dicarikan solusi,” ujar Rezeki Nur.
Tak hanya pendidikan, warga Tamalate juga menyampaikan persoalan kenakalan remaja dan maraknya aksi geng motor yang dinilai semakin meresahkan lingkungan masyarakat. Menurut Rezeki Nur, pengawasan orang tua memiliki peran penting dalam mencegah anak terlibat dalam aktivitas negatif.
“Orang tua harus tetap mengontrol kegiatan anak ketika berada di luar rumah agar tidak menjadi korban maupun pelaku geng motor,” kata Rezeki Nur.
Dalam sejumlah titik reses lainnya, masyarakat juga menyoroti belum meratanya program seragam sekolah gratis serta adanya warga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Persoalan infrastruktur turut mendominasi aspirasi warga, mulai dari perbaikan jalan, normalisasi drainase, rehabilitasi posyandu, hingga permintaan pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah SMP di wilayah Pa’baeng-Baeng.
Sementara di Kecamatan Mamajang, warga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan masjid, pemasangan CCTV lingkungan, penambahan lampu jalan, hingga pembinaan karakter dan pendidikan akhlak bagi generasi muda.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pembinaan moral dan kegiatan positif bagi anak-anak dan remaja di lingkungan masyarakat.
Rezeki Nur menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan selama reses akan dicatat dan diperjuangkan melalui DPRD Kota Makassar sesuai kewenangan yang ada. Menurutnya, reses menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus melihat kondisi riil di lapangan.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami kawal dan perjuangkan, baik terkait pendidikan, infrastruktur, kesehatan maupun pelayanan sosial,” tegas legislator PKS tersebut.
Kegiatan reses yang berlangsung penuh keakraban itu mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Warga berharap berbagai persoalan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kota Makassar.
(Papa Ganteng)
